Diduga gelapkan 3M, Mantan Kabiro Perlengkapan ditahan Penyidik Kejati Banten

IMG_20170522_215236_1Senin tanggal 22 Mei 2017 pukul 16.00 wib, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten yang diketuai oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Banten Abdullah Noer Deny, S.H.,M.H.  telah melakukan penahanan terhadap Drs. Wira Hadikusuma, M.Si.  Wira merupakan mantan Kepala Biro Perlengkapan dan aset daerah Provinsi Banten yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Bina Infrastruktur dan SDA Setda Prov. Banten. Wira ditahan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pemeliharaan khusus atas belanja pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) Tahun Anggaran 2014 pada Biro Perlengkapan dan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Banten,

Berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten terdapat kerugian Negara akibat kelebihan pembayaran dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat Tahun 2014 sebesar Rp. 3.488.581.473,20.  Pasal yang dikenakan tehadap tersangka yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palng singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Ditempat terpisah, Kasi Penkum Kejati Banten Holil Hadi, SH. mengatakan, bahwa penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Serang selama 20 hari setelah penyidik melakukan proses pemeriksaan berkas dan pemeriksaan kesehatan.

“Penyidik sudah menemukan alat bukti yang cukup, yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri, dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali menjadi alasan untuk dilakukan penahanan,” kata Holil saat konfrensi pers dengan para wartawan.tahanan

Holil juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemeliharaan dilakukan penunjukan langsung terhadap 14 bengekel untuk melaksanakan perawatan, perbaikan atau service serta penggantian suku cadang kendaran dinas roda empat di lingkungan Pemprov Banten.

Holil juga menerangkan bahwa berdasarkan audit BPK dan Inspektorat Provinsi Banten ditemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp 3 miliar dari total nilai proyek Rp 12 miliar. Kelebihan itu terkait pembayaran yang dikembalikan pihak bengkel ke Biro Perlengkapan dengan alasan membantu lembaga dan fee.

Alasan kedua terkait pembayaran untuk melunasi utang dan adanya pekerjaan yang diduga tidak sah dan fiktif. Dari penyimpangan ini, Hadi menyebut kerugian keuangan negara ditaksir Rp 2 miliar.

"Pembayaran dikembalikan ke Biro Perlengkapan setelah masuk ke rekening bengkel. Uang diminta kembali pihak biro dengan alasan membantu lembaga atau fee," ujar Jaksa asal Palembang ini.

Sementara itu, Wira Hadi Kusuma saat dimintai keterangannya tidak mengeluarkan satu katapun dari mulutnya. Dia tidak menghiraukan awak media dan hanya berjalan dengan wajah pucatnya menuju kendaraan tahanan Kejati Banten.