Inilah Tujuan Kejati dan BPOM di Serang adakan kegiatan In House Training Penyidikan

IMG_9521

Bekerjasama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Serang, Kejaksaan Tinggi Banten mengadakan kegiatan In House Training  Penyidikan bagi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM di Serang. Bertempat di Aula BPOM di Serang, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 September 2016. Sekitar pukul 09.00 Wib  acara dibuka dengan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten E. Shahputra, SH,.MH. Hadir pada acara ini  Kepala BPOM  Prov. Banten, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kepala Balai POM di serang, para pejabat eselon III dan IV dilingkungan BPOM di Serang.

IMG_9497Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menyampaikan perlu adanya kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Banten dan Kepala BPOM di Serang,  hal dimaksud sejalan dengan keputusan bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No : Kpe-03/E/EJP/12/2007 dan No : KS.01.01.72.8852 tahun 2008 tentang peningkatan efektifitas penegakan hukum Tindak Pidana obat dan makanan.  Maka pada tataran teknis ditingkat provinsi diperlukan adanya optimalisasi kerjasama dimaksud. Salah satu wujud nyatanya adalah penyelenggaraan kegiatan in house training ini.

Kajati Banten juga menyampaikan maksud dilaksanakan kegiatan  ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum  Tindak Pidana Obat dan makanan dalam teknik penyidikan yang dilakukan oleh para PPNS BPOM dj Serang.

IMG_9530Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 06 September 2016 s/d 08 September 2016. Ikut dilibatkan dalam kegiatan ini Penyuluh PPNS Balai POM Serang sebagai pengajar  dan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Banten juga Badan Diklat Kejaksaan RI.membuka.

Sebelum menutup sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilakukan dan berharap kegiatan ini bisa menjadi percontohan (Pilot Project). Kajati juga mengahrapkan bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata dalam hal peningkatan keahlian Penyidik, dan mampu mewujudkan pelayanan publik sesuai prinsip hukum, kepastian, keadilan, kemanfaatan dan kesimbangan Hukum.