Jaksa Menyapa, melalui RRI berdialog dengan masyarakat

rri-kejati

Kejaksaan Tinggi Banten meluncurkan sebuah program kerja sama antara Kejati Banten dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Perwakilan Banten. Dimana penandatanganan perjanjian kerjasama terebut (MoU) dilaksanakan di Kejati Banten pada hari Kamis (18/1/2018).

Dalam acara ini pula dilakukan Video Conference antara Kejaksaan Agung RI. dengan seluruh Kejaksaan Tinggi se Indonesia yang juga melakukan penandatanganan dengan RRI setempat. Dalam sambutannya, Jaksa Agung RI. menyampaikan bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebenarnya adalah  merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung RI bersama Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI pada saat berlangsungnya Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2017 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Nota Kesepahaman diantara para Kajati dengan para Kepala Stasiun RRI yang ditandatangani hari ini semakin membuktikan  adanya kesamaan semangat, kesungguhan dan kesamaan persepsi kita semua, dalam bekerjasama dan bersinergi untuk menyediakan akses pelayanan bagi publik, sebagai bentuk upaya pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh informasi  lebih mudah, terbuka dan lebih luas ,  untuk mendukung keberhasilan program-program pembangunan nasional disegala bidang.

Ditemu setelah acara MoU selesai, Kajati Banten mengajak masyarakat berdialog hukum interaktif melalui radio. Program tersebut merupakan terobosan baru Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam peluncuran program “Jaksa Menyapa”.

“Program ini merupakan dialog interaktif mengenai persoalan penerangan hukum, pendampingan hukum dan sebagainya,” ujar Kajati Banten Agoes Djaja.

Kajati mengatakan program tersebut untuk menyasar lebih luas masyarakat melalui siaran radio. Sebagai keseriusan Kejagung dan Kejati se Indonesia dalam menggarap program tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama. “Di Banten MoU dilakukan oleh pihak Kepala Stasiun RRI Banten Herlia Djabir dengan saya,” kata Kajati.

Kajati berharap program tersebut bermanfaat untuk pelayanan hukum di masyarakat. “Dengan adanya siaran interaktif melalui program ini, kami berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai hukum yang memadai dan berguna dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Kajati.

Kasi Penkum Kejati Banten Holil Hadi menambahkan program interaktif ini akan berlangsung satu jam dalam tiap pekan. Pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan se Banten untuk menjadi nara sumber dalam acara tersebut.

‌”Kita akan memberikan penerangan hukum terkait pidana umum, pidana khusus, TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), dan mengenai Pemilu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), pendengar bisa berkonsultasi,” tutur Holil.