Kejati dan DPRD Banten tandatangani MoU

mou Kejati-dprd Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan DPRD Banten terkait penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dilakukan di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (5/9/2017)

Kajati Banten pada sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD Provinsi Banten yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Tinggi Banten dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, serta pembinaan sumber daya manusia.

Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan kedepan para jaksa pengacara negara kejaksaan tinggi banten  dapat mewakili dprd provinsi banten yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi banten dan mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi banten,  baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang taat hukum, bersih dan berwibawa.

"Serta mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan TUN, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh lembaga DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah," ujar Asep. Kemudian peningkatan kompetensi teknis penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar dan sosialisasi," tukasnya