Kajati Teken MoU dengan BNI Kantor Wilayah Jakarta BSD

IMG-20170808-WA0004Pada hari Selasa (08/08) PT.Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) menandatangani Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Agung R.I. Pelaksanaan Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Sasana Pradana, Kantor Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta yang disaksikan secara langsung melalui saluran video conference oleh para Kajati, para asisten, para Kajari dan para Jaksa serta Pimpinan Wilayah BNI di wilayah Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama selain dilakukan antara Pimpinan Utama BNI Ahmad Baiquni dengan Jaksa Agung R.I M.Prasetyo juga antara para Direktur BNI dengan para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat di Kejaksaan Agung. Selesai penandatangan yang dilaksanakan di Jakarta ditempat lain di seluruh Kantor Kejaksaan Tinggi di Indonesia secara bersamaan menandatangani juga Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama antara Pimpinan Wilayah BNI diseluruh Indonesia dengan para Kajati dan para Asdatun diseluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

Di Kejaksaan Tinggi Banten, penandatanganan MOU dilakukan antara Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta BSD PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK dengan nomor surat MoU,  Nomor :WJB /7.4/3969 dan Nomor : NKS - 1575/0.6/Gs/08/2017.

Dalam sambutannya Jaksa Agung menyatakan penandatangan yang dilakukan ini tidak sekedar dilatarbelakangi sebuah keinginan namun lebih dari itu karena adanya sebuah kebutuhan, dimaksudkan demi membangun komitmen dan iktiar bersama dalam mensinergikan hubungan antara lembaga Kejaksaan dengan PT.Bank Negara Indonesia Tbk meskipun masing-masing berada pada bidang tugas dan posisi yang tidak sama.

Ditemui setelah acara selesai, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Agoes Djaja, SH. mengatakan bahwa ruang lingkup nota kesepakatan tersebut meliputi pemberian bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Juga pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pertukaran data dan informasi, Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam maupun luar negeri. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan dan penggunaan jasa perbankan serta bentuk kerjasama lain yang disepakati.