Untuk mencari solusi permasalahan APH di Banten, Kejati adakan Forum Komunikasi APH Banten

Berbagai permasalahan kerap terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya di wilayah Banten. Hal demikian menjadi kendala dalam menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Kamis, 20 April 2017, Kejaksaan Tinggi Banten mengadakan acara Forum Komunikasi Aparat Penegak Hukum Se-wilayah Banten. Bertempat di Hotel Ratu Bidakara Serang, acara ini dihadiri antara lain oleh Kapolda Banten Brigjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, Ketua Pengadilan Tinggi Banten Sri Sutatiek dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Ajub Suratman.

Dalama sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menyampaikan bahwa forum ini lahir dari gagasan dan keinginan dari para Pimpinan APH diwilayah Banten untuk bekerja secara profesional mewujudkan keadilan yang diinginkan masyarakat. Selain itu Forum Komunikasi ini perlu diadakan untuk mengantisipasi tantangan dan kesulitan-kesulitan kepenegakan hukum kedepan. Dengan adanya Forum Komunikasi diharapkan para APH dapat saling bekerjasama,  saling menghilangkan ego sektoral dan cara pandang yang fragmatis terhadap penyelesaian suatu tindak pidana.

"Komunikasi yang baik akan melahirkan Kerjasama yang baik pula, sehingga menciptakan integrated criminal justice system (system peradilan pidana terpadu). Apabila tidak ada keterpaduan antara APH dalam bekerja pada system peradilan pidana tersebut maka diperkirakan akan menimbulkan kerugian" ujar mantan Kajati Sumbar ini.

Pembahasan yang menarik pada acara ini adalah mengenai diterapkannya sistem E-tilang, berbagai permasalahan muncul termasuk tentang uang jaminan yang disetor ke BRI terbilang besar karena yang dikenakan adalah denda tertingginya. Untuk permasalahan  ini Kajati menyarankan agar disiapkan forum tersendiri.

Sebagai penutup acara dilaksanakan penandatanganan draft keseoakatan bersama tentang Sinkronisasi Ketatatlaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Propinsi Banten.